Advertisement
LINTAS INDONESIA||MELAWI, KALIMANTAN BARAT – Viral pemberitaan mengenai temuan sebuah mobil yang disebut-sebut membawa muatan kayu dengan tujuan Kapuas Hulu pada Minggu,08/11/26 yang lalu , kini menjadi perhatian publik. Dalam pemberitaan tersebut, muncul pengakuan salah satu sopir pada saat itu, nama seorang oknum anggota kepolisian di Melawi bernama (Frangky) yang perlu mendapatkan klarifikasi terkait dugaan kepemilikan keterkaitannya dengan persoalan tersebut.
Publik mempertanyakan bagaimana proses penanganan perkara ini, termasuk apakah telah dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan, muatan kayu, dokumen angkutan, serta pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas pengangkutan tersebut.
Muncul pula pertanyaan di tengah masyarakat mengenai dugaan, adanya perlindungan institusional terhadap pihak-pihak tertentu. Namun, dugaan tersebut perlu dibuktikan melalui pemeriksaan yang objektif, transparan, dan profesional oleh aparat berwenang.
MINTA ATENSI KHUSUS GAKKUM POLDA KALBAR
Kami meminta Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Barat, khususnya tim penegakan hukum yang menangani tindak pidana kehutanan, untuk memberikan atensi serius terhadap dugaan peredaran dan pengangkutan kayu lintas wilayah Kabupaten Melawi menuju Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu.
Ada sejumlah hal yang perlu ditelusuri diantaranya :
1. Asal-usul kayu yang diangkut serta legalitas dokumen hasil hutan.
2. Identitas pemilik kendaraan, pengemudi, dan pihak penerima kayu.
3. Dugaan jaringan distribusi atau perdagangan kayu lintas kabupaten.
4. Ada atau tidaknya keterlibatan oknum aparat dalam aktivitas tersebut.
5. Proses penanganan kasus oleh Polres Melawi dan transparansi perkembangannya.
Kami juga meminta Bidang Propam Polda Kalbar melakukan klarifikasi apabila terdapat dugaan pelanggaran disiplin maupun kode etik anggota Polri.
JANGAN ADA PEMBEDAAN DALAM PENEGAKAN HUKUM
Penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana kehutanan harus berlaku sama bagi seluruh pihak, tanpa memandang jabatan, pangkat, maupun institusi.
Apabila ditemukan pelanggaran, siapa pun pihak yang terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, pihak yang disebut dalam pemberitaan juga harus diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab.
Kami mendesak Kapolda Kalimantan Barat dan jajaran terkait agar memberikan,perhatian terhadap persoalan ini serta memastikan tidak ada konflik kepentingan dalam proses pemeriksaan.(timred)
