lisensi

Minggu, 15 November 2026, 16.23 WIB
Last Updated 2026-11-15T09:23:57Z

VIRAL Oknum Anggota Polres Melawi (Frangky) Diduga Terlibat Bisnis Kayu Ulin Antar Kabupaten, Tak Ada Sanksi Pembiaran Kapolres Melawi? Propam Polda Kalbar Diminta Turun Tangan

Advertisement


LINTAS INDONESIA||MELAWI, KALIMANTAN BARAT– Aktivitas yang diduga melibatkan seorang oknum anggota Polres Melawi berinisial Frangky, dalam bisnis kayu ulin antar kabupaten menjadi sorotan setelah informasi dan pemberitaannya beredar luas di masyarakat.

Dugaan keterlibatan oknum anggota kepolisian tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan publik terkait pengawasan dan penegakan disiplin di lingkungan institusi Polri, khususnya Polres Melawi.

Masyarakat mempertanyakan apakah aktivitas yang ramai diperbincangkan tersebut telah diketahui oleh pimpinan kesatuan. Jika benar terdapat keterlibatan anggota Polri dalam aktivitas bisnis kayu ulin yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka persoalan ini perlu ditindaklanjuti secara serius dan transparan.

Sorotan juga mengarah pada belum adanya informasi terbuka mengenai langkah pemeriksaan maupun sanksi institusi terhadap oknum yang disebut-sebut dalam informasi viral tersebut.

Kondisi ini memunculkan dugaan pembiaran dan spekulasi di tengah masyarakat, termasuk pertanyaan mengenai kemungkinan adanya kepentingan tertentu atau pembagian keuntungan. Namun, dugaan tersebut perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dan penyelidikan oleh pihak berwenang.

PROPAM POLDA KALBAR DIMINTA TURUN TANGAN

Atas berkembangnya persoalan ini, Propam Polda Kalimantan Barat diminta segera turun tangan untuk melakukan pemeriksaan secara independen dan profesional.

Pemeriksaan diperlukan guna memastikan kebenaran informasi mengenai dugaan keterlibatan oknum anggota Polres Melawi berinisial Frangky, termasuk menelusuri apakah terdapat pelanggaran kode etik, disiplin, maupun ketentuan lain yang berlaku bagi anggota Polri.

Selain itu, Kapolres Melawi juga diharapkan memberikan klarifikasi terbuka kepada masyarakat agar tidak muncul persepsi negatif terhadap institusi kepolisian.

Publik berhak mendapatkan penjelasan mengenai apakah informasi tersebut benar, apakah sudah dilakukan pemeriksaan internal, serta bagaimana tindak lanjut institusi apabila ditemukan pelanggaran.

JANGAN ADA PEMBIARAN JIKA TERBUKTI MELANGGAR

Institusi Polri dituntut menjaga integritas dan profesionalitas setiap anggotanya. Apabila ada anggota yang terbukti menyalahgunakan jabatan atau melanggar aturan untuk kepentingan bisnis pribadi, maka proses penegakan hukum dan kode etik harus dilakukan tanpa pandang bulu.

Hingga berita ini diterbitkan, dugaan tersebut masih memerlukan verifikasi dan klarifikasi resmi dari pihak terkait. Pihak yang disebutkan juga perlu diberikan kesempatan menyampaikan hak jawab.

Masyarakat berharap Propam Polda Kalbar tidak mengabaikan persoalan ini dan segera melakukan langkah pemeriksaan agar kebenaran terungkap serta kepercayaan publik terhadap institusi Polri tetap terjaga.(red)